Regalia News – Pernyataan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenty terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Indonesia.di Jakarta, Sabtu (20/1/2024) malam.
Berikut adalah poin-poin utama dari pernyataan tersebut:
- Tahapan Tungsura sebagai Tahapan Krusial: Menurut Lolly Suhenty, tahapan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) merupakan tahapan paling krusial dalam proses penyelenggaraan pemilu sebelum hasilnya ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terlibat memiliki pemahaman dan perspektif yang sama dalam upaya pencegahan pelanggaran dan penanganan pelanggaran.
- Pentingnya Identifikasi Kerawanan: Lolly Suhenty meminta jajaran pengawas pemilu untuk mengidentifikasi potensi kerawanan segera setelah tahapan tungsura dimulai. Hal ini dianggap sebagai langkah efektif dalam melakukan pencegahan pelanggaran.
- Informasi dari Jajaran Bawah: Seluruh informasi terkait tungsura diharapkan dapat didapatkan hingga ke jajaran bawah atau pengawas ad hoc. Pemantauan dan pemahaman situasi di lapangan dianggap penting, khususnya untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang memiliki tugas berat dengan masa kerja singkat.
- Penanganan Dugaan Pelanggaran Selama Kampanye: Selama masa kampanye, jika terdapat informasi awal dugaan pelanggaran dari media sosial atau laporan masyarakat, Lolly Suhenty menyarankan agar segera dilakukan penelusuran. Proses penelusuran tersebut diharapkan dapat diselesaikan dalam batas waktu lima hari, dengan laporan kemudian disampaikan ke tingkat di atasnya, dari kabupaten/kota hingga ke pusat Bawaslu RI.
- Pentingnya Respons Cepat dan Kehati-hatian: Dalam menghadapi situasi atau kasus yang menjadi viral, Lolly Suhenty mengingatkan untuk tetap mengedepankan kehati-hatian. Dia menekankan bahwa sisa 21 hari masa kampanye merupakan periode yang serius dan dapat memanas, sehingga pengawas pemilu perlu sigap dalam menghadapinya.
Mengenai upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran pengawas pemilu untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan pemilu serta penanganan dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi.