Regalia News — Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa belanja daerah harus dirancang dan dialokasikan secara tepat sasaran serta berpihak kepada rakyat. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri yang digelar di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Jumat (11/7/2025).
Paripurna tersebut membahas tanggapan Pemerintah Provinsi Kepri atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ini menjadi energi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Nyanyang di awal paparannya.
Ia berharap dialog selanjutnya berlangsung lebih produktif dan menyentuh substansi teknis yang akan dibahas secara mendalam pada tahapan berikutnya.
Fokus Aset dan Penanggulangan Kemiskinan
Terkait pengelolaan aset, Nyanyang menegaskan bahwa penataan aset menjadi prioritas. “Kami akan membenahi data, memperkuat pengawasan, dan menata aset secara bertahap,” tegasnya.
Soal kemiskinan, Pemprov Kepri disebut tetap menjalankan program lintas sektor yang dievaluasi secara rutin bersama pemerintah kabupaten/kota. “Penanggulangan kemiskinan harus melibatkan semua pihak agar hasilnya tepat sasaran,” imbuhnya.
Dorong PAD dan Atasi Defisit
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Nyanyang mengatakan pemerintah terus memperluas basis pajak, mendorong digitalisasi pembayaran, mengevaluasi BUMD, serta menyesuaikan tarif air permukaan.
“Kami sadar PAD masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Karena itu, berbagai upaya terus kami dorong untuk memperkuat kemandirian fiskal,” jelasnya.
Sementara terkait defisit operasional, Nyanyang menyebut hal itu disebabkan oleh kewajiban jangka pendek yang belum terpenuhi akibat keterbatasan dana.
Pendidikan, Kesehatan, dan Komitmen Tindak Lanjut
Di bidang pendidikan, Pemprov Kepri disebut berkomitmen membangun ruang kelas baru, mendistribusikan guru secara merata, serta memperbaiki sistem zonasi penerimaan siswa.
“Kami juga mendukung penguatan Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai kampus unggulan daerah,” kata Nyanyang.
Untuk bidang kesehatan, ia menargetkan angka stunting di Kepri turun hingga di bawah 12% pada tahun 2029. Pemprov juga memperkuat layanan RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSJKO Engku Haji Daud agar masyarakat tak perlu lagi berobat ke luar negeri.
Menanggapi masukan Fraksi PKS terkait piutang daerah, Wagub menegaskan bahwa Pemprov aktif menagih piutang dan memberikan keringanan sesuai peraturan. “Kami berupaya agar piutang pajak bisa tertagih secara optimal,” ungkapnya.
Di akhir penyampaiannya, Nyanyang menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD dan BPK melalui rencana aksi konkret.
“Laporan pertanggungjawaban APBD ini akan menjadi dasar untuk memperbaiki arah pembangunan ke depan. Kami akan terus menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kepri, H. Bahktiar, dan dihadiri oleh anggota dewan serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.
Sumber : Diskominfo