79.54 F
Kepualauan Riau
Maret 5, 2024
https://www.regalianews.com

Dirtipidkor Bareskrim Usut Perkara Dugaan Suap Pengurusan DID di Pemkot Balikpapan

Hukum & Kriminal

Dirtipidkor Bareskrim Usut Perkara Dugaan suap Pengurusan DID di Pemkot Balikpapan
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu.

Regalia News – Dalam kasus ini, Direktorat Tindak Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan suap terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) pada Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, mengungkapkan bahwa kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selasa (30/1/2024).

Menurut Trunoyudo, kasus ini berkaitan dengan pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara yang mengurus DID, dan merupakan pengembangan dari perkara yang melibatkan terpidana YP dan RS, keduanya ASN di Kementerian Keuangan.

KPK RI sebelumnya menangani proses penyidikan terhadap keduanya, namun pada 16 Agustus, penanganan perkara terkait pemberi suap dalam pengurusan DID diserahkan kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri.

Pelimpahan penanganan kasus dari KPK ke Polri dianggap sebagai bentuk sinergitas antara kedua lembaga, khususnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Trunoyudo menyatakan bahwa hal ini merupakan langkah yang wajar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kronologi kasus ini dimulai pada Maret 2017, ketika Walikota Balikpapan, RE, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari cara meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Pada akhirnya, melalui perantaraan beberapa individu, termasuk YP dan RS, ada permintaan fee sebesar 5 persen dari jumlah DID yang diberikan kepada Pemkot Balikpapan. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Tindakan ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD, FI anggota BPK perwakilan Kaltim, YP ASN di Kemenkeu, dan RS ASN di Kemenkeu.

Akhirnya, uang fee sekitar Rp1,36 miliar diberikan kepada YP dan RS melalui proses yang melibatkan TA sebagai imbalan atas pengurusan DID. Uang tersebut ditaruh dalam dua buku tabungan yang kemudian diserahkan kepada YP dan RS melalui FI.

Editor : Abdullah

Sumber : Humas Mabes Polri

Baca Disini

Leave a Comment

Leave a review

https://www.regalianews.com
Regalia News
regalianews.com UA-174246026-1