79.54 F
Kepualauan Riau
Maret 5, 2024
https://www.regalianews.com

Cegah Korupsi Menyeluruh, KPK Minta Papua Barat Daya Benahi Tata Kelola

Nasional

Cegah Korupsi Menyeluruh, KPK Minta Papua Barat Daya Benahi Tata Kelola
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Regalia News –  Hasil evaluasi tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Papua Barat Daya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beberapa temuan yang diungkapkan dalam teks tersebut antara lain:

Evaluasi menunjukkan bahwa capaian tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya masih rendah. Terdapat praktik-praktik benturan kepentingan, jual beli jabatan, trading influence, dan pengaturan dalam pengadaan barang dan jasa.

Nilai MCP tata kelola pemerintahan di enam kabupaten/kota strategis di wilayah PBD hanya mencapai 28%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 76%.

Ditemukan potensi korupsi terkait penguasaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh mantan pejabat dan ASN, yang dapat merugikan keuangan daerah.

Praktik-praktik korupsi seperti markup, proyek fiktif, kickback, suap, pengaturan tender, benturan kepentingan, dan gratifikasi ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa, menyebabkan banyak proyek mangkrak dan kualitas proyek yang tidak sesuai spesifikasi.

Pergantian pejabat atau rotasi/mutasi pegawai sering dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar. Tingkat kedisiplinan pegawai rendah, dengan sebagian besar pejabat belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dalam persiapan pembentukan DOB, terdapat masalah terkait pengaturan penempatan pejabat yang mencurigakan terkait dengan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Masyarakat mengeluhkan masalah seperti illegal logging, kesulitan perizinan sektor perikanan bagi nelayan kecil, buruknya kualitas jalan, penambang yang tidak membayar pajak MBLB, dan rendahnya kontribusi sumber daya alam terhadap pendapatan daerah.

Terdapat harapan agar DOB dapat memberikan kontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan di DOB dengan fokus pada transparansi, kompetensi, integritas, dan menghindari praktik KKN.

Dian menekankan pentingnya meninggalkan budaya lama yang tidak benar dalam pengelolaan DOB dan mengelolanya dengan semangat baru yang berfokus pada kepentingan masyarakat.

Pj Gubernur DOB, Muhammad Mus’ad, berharap agar DOB dapat menjadi contoh keberhasilan dalam pemerintahan daerah dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat

 

Baca Disini

Leave a Comment

Leave a review

https://www.regalianews.com
Regalia News
regalianews.com UA-174246026-1