75.94 F
Kepualauan Riau
Februari 27, 2024
https://www.regalianews.com

KPK Kembali Tahan Tersangka Penerima Suap Proyek di Papua

Hukum & Kriminal

KPK Kembali Tahan Tersangka Penerima Suap Proyek di Papua
Foto Istimewa

Regalia News – Jakarta, 19 Juni 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan GOY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua periode 2018 hingga 2021, sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap GOY selama 20 hari pertama mulai tanggal 19 Juni hingga 8 Juli 2023. Penahanan dilakukan di Rutan KPK yang berada di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi.

Dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu LE, Gubernur Papua periode 2013 hingga 2018 dan periode 2018 hingga 2023, serta RL, seorang individu swasta dan Direktur PT TBP.

Dalam perkembangan kasus ini, LE sebagai Gubernur Papua telah melaksanakan beberapa pengadaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Diduga LE dan GOY telah membantu dan memfasilitasi RL untuk memenangkan proyek-proyek tersebut dengan memberikan informasi yang bocor, seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis, dan persyaratan tender lainnya.

Untuk setiap proyek yang dimenangkan RL di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode 2019-2021, RL diduga membayar fee sebesar 1% dari nilai kontrak kepada GOY, diduga GOY menerima suap atau janji berupa uang sebesar Rp300.000.000,- serta fasilitas lainnya dari RL.

Berdasarkan tindakan tersebut, GOY, sebagai pihak penerima, didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejalan dengan Pasal 55 ayat (1) poin 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK prihatin atas penyalahgunaan dana proyek infrastruktur yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah dan sebagai stimulus untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

KPK, melalui Deputi Koordinasi dan Supervisi, akan terus memberikan bimbingan dan dukungan kepada pemerintah daerah, khususnya di Papua, untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, memberikan pelayanan yang prima, serta memajukan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua”. tutupnya.

Editor : Abdullah

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat

Baca Disini

Leave a Comment

Leave a review

https://www.regalianews.com
Regalia News
regalianews.com UA-174246026-1