https://www.regalianews.com

Mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad Dilaporkan ke KPK RI

Hukum & Kriminal

Regalia News – KPK RI disurati kedua kali oleh Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (BAPAN). Menurut Ahmad Iskandar Tanjung selaku kepala BAPAN perwakilan provinsi KEPRI yang mana beliau telah melayangkan surat laporan bernomor : 065/LI-BAPAN(XI)2020 kepada ketua KPK RI, 19 November 2020.

Sebelum ada laporan salah satu LSM maupun BAPAN yang ada di Provinsi Kepulauan Riau mengenai kepeduliannya terhadap UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. permasalahan tersebut telah diberitakan di salah satu media yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang mana mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad yakin seluruh dokumen pendukung pencairan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) Kabupaten Bintan tidak ada masalah dan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan data yang dimiliki menurut Kepala BAPAN Perwakilan Provinsi Kepri Ahmad Iskandar Tanjung berdasarkan Rekapitulasi Hasil Supervisi KPK RI pertanggungjawaban dana DJPL tambang bauksit di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau tahun 2018 dengan penjelasan sebagai berikut :

-Hasil evaluasi Supervisi KPK RI terdapat selisih yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 168.050.000.000

-Lebih dari 35 perusahaan tambang bauksit yang sedang ditelusuri keberadaannya sesuai dengan hasil pemeriksaan keuangan dari sumber Dana DJPL oleh BPK RI

Adapun yang kami pertanyakan adalah sebagai berikut :

  1. Mengapa 45 perusahaan tambang yang berada di kawasan Kabupaten Bintan tidak melakukan penyetoran DJPL ke BPR Bintan
  2. Dimanakah keberadaan penyimpanan DJPL 45 perusahaan tambang tersebut, padahal operasionalnya di wilayah Kabupaten Bintan
  3. Dari 12 transaksi penarikan dana yang dilakukan oleh 8 perusahaan tambang. kemana dokumen pendukungnya, sehingga dokumen pendukung tersebut tidak ditemukan, dengan nilai sebesar Rp 21.661.714.00
  4. Apakah hasil supervisi KPK RI tahun 2018 sudah ditindaklanjuti
  5. Kemana selisih dana DJPL yang belum bisa dipertanggungjawabkan dari hasil supervisi KPK RI tahun 2018 sebesar Rp 168.050.000.000
  6. Dimana keberadaan 35 perusahaan tambang bauksit hasil data supervisi KPK RI & BPK RI

Karena kondisi tersebut mengakibatkan :

-Dana jaminan pengelolaan lingkungan per 31 Maret 2017 dengan jumlah 17 perusahaan minimal sebesar Rp 122.601.935.070,88 tidak dapat diyakini keabsahannya

-Saldo kas yang dibatasi penggunaannya minimal sebesar Rp 121.761.374.402,88 dari jumlah penarikan DJPL 8 perusahaan minimal sebesar Rp 21.661.714.063,00 tidak dapat diyakini.

-Terdapat selisih yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 168.050.000.000

Maka kami selaku DPD KEPRI LI BAPAN (Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamatan Aset Negara) membuat surat laporan yang kedua kalinya kepada pimpinan KPK sebagai Lembaga Anti Rasuah tentang dugaan tindak pidana Korupsi kepada 44 perusahaan pertambangan yang tidak diketahui keberadaan DJPLnya tahun 2016,pada saat pemerintahan Bupati Bintan ANSAR AHMAD SE MM,maka kami memohon agar pihak KPK sebagai Lembaga Anti Rasuah Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

Setelah berita ini di unggah mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad belum menanggapi berita yang disampaikan melalui nomor pribadinya dalam bentuk pesan WhatsApp.

Penulis : Tim.

Related posts

Leave a review

https://regalianews.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

UA - 174246026 - 1