8 Agustus 2020
Regalia News
Hukum & Kriminal

Hakim Tanjungpinang Tolak Prapradilan Tersangka Korupsi Tambang Bauksit di Bintan

Sidang gugatan prapedailan yang diajukan salah seorang tersangka tambang bauksit yakni Arif Rate terhadap Kejaksaan Agung dan Kejati Kepri, akhirnya diputuskan ditolak oleh hakim tunggal sidang perkara di Pengadilan Tanjungpinang, Senin (20/7/2020)

Regalia News – Hakim tunggal,Muhammad Djahuar Setyadi SH MH,menolak seluruhnya atas gugatan praperadilan yang diajukan tersangka dugaan kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Bauksit di Kabupaten Bintan, Arif Rate alias Iip dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang,Senin (20/7/2020).

Bidang praperadilan nomor : 02/Pid.Pra/2020/PN Tpg yang diajukan Arif Rate melawan Kejaksaan Agung RI, Cq Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri),telah diputus oleh Hakim Praperadilan dengan amarnya, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,”kata Humas Pengadilan Negeri Tanjungpinang Eduart M.P Sihaloho SH MH pada wartawan usai sidang putusan praperadilan tersebut.

Disamping itu lanjut Edo, sapaan akrab Humas PN Tanjungpinang ini, hakim yang mengadilan perkara gugatan praperadialan tersebut, yakni Muh. Djauhar Setyadi SH MH juga memutuskan dengan membebankan biaya perkara yang ditaksir Rp.0 (Nol Rupiah) atau Nihil.”putusan sidang praperadilan tersebut dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasan pemohon dengan majelis hakim tunggal dipimpin Muhammad Djahuar Setyadi SH MH,”jelas Edo.

Diantara pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, ujar Edo, pada pokonya bahwa penetapan tersangka tersebut oleh pihak Kejati Kepri telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah.”artinya, termohon (Kejati Kepri) bisa membuktikan dasar penetapan tersangka tersebut, sehingga semua dalil-dalil pemohon bisa terbantahkan,” jelas Humas PN Tanjungpinang ini.

Sebelumnya, kuasa hukum pemohon Alwan Hadiyanto SH dalam ajuan praperdilan tersebut menilai penetapan tersangka terhadap Arif Rate dalam perkara dugaan korupsi IUP-OP Bauksit di Kabupaten Bintan oleh Kejati Kepri tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga patut dibatalkan.

Sekedar diketahui, dalam kasus dugaan korupsi IUP-OP Bauksit di Dinas Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Kepri tahun 2018-2019 di wilayah Kabupaten Bintan senilai Rp31 miliar lebih tersebut,tim penyidik bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Kepri telah sebanyak 12 orang tersangka.

Dua diantaranya mantan Kepala Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri yakni AM (Amjon) dan mantan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri, yakni AT (Azman Taufik).

Kemudian,10 pegusaha dan persero komanditer, direktur dan mitra, yang menerima IUP-OP dan melakukan kegiatan penambangan dan penjualan bauksit,ironisnya, satu dari 10 tersangka tersebut juga diketahui seorang oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Tanjungpinang,yakni BSK menjabat sebagai Pesero Komanditer.

Selanjutnya, WBY jabatan direktur CV BSK,HEM jabatan Ketua Koperasi HKTR,tersangka S selaku Wakil Ketua Koperasi HKTR,berikutnya tersangka J jabatan Perseoran Komanditer CV SKM,lalu tersangka MAA jabatan Kepala Cabang PT TMBS

Tersangka MA jabatan Direktur CTAL, tersangka ER jabatan Direktur CV GMS, tersangka J jabatan Mitra BUMDES MJ serta tersangka AR selaku Direktur CV GSM,dengan demikian, jumlah tersangka dugaan korupsi kasus tambang yang telah mengerok hasil kekayaan bumi di Bintan tersebut menjadi 12 orang.

Bahkan salah seorang dari 10 tersangka tersebut,yakni berinisial J juga sempat menjadikorban penipuan yang dilakukan oleh mantan narapidana (Eks Napi) berinisial Fr senilai Rp.500 juta dengan modus bisa menyelesaikan kasus (Markus) dalam perkara yang tengah dihadapi J saat ini.

Dalam kasus dugaan korupsi tersebut IUP-OP untuk penjualan bauksit yang selama ini diterbitkan oleh instansi terkait, ternyata tidak bisa dipergunakan untuk menjual barang galian yang bernilai miliaran rupiah tersebut

Akibatnya terjadilah kerusakan hutan dan mengeruk kekayaan hasil bumi secara besar-besar yang tidak mendasar pada izin pertambangan yang sah alias bodong.

Perbuatan para tersangka dapat dijerat sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pada 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (reg)

Related posts

Leave a review

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

G-FG4C2SQVS1