72.34 F
Kepualauan Riau
Februari 27, 2024
https://www.regalianews.com

Persaja Apresiasi Putusan MK Kejaksaan Berwenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Hukum & Kriminal

Persaja Apresiasi Putusan MK Kejaksaan Berwenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Foto Bersama

Regalia News – Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Dr. Amir Yanto SH.MM.MH.CGCAE, mengeluarkan pernyataan pers hari ini untuk mengapresiasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Putusan Nomor: 28/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut menolak permohonan uji materiil undang-undang yang diajukan oleh M. Yasin Djamaludin, seorang advokat yang mempersoalkan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.Jan 19, 2024

Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UUD 1945 secara eksplisit tidak membatasi atau menentukan bahwa kewenangan penyidikan hanya menjadi hak tunggal Kepolisian. Pembentuk Undang-Undang memilih memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Mengingat tindak pidana korupsi memiliki dimensi persoalan yang krusial. Kejaksaan diberi kewenangan untuk penyidikan tindak pidana khusus dan/atau tertentu, sementara untuk tindak pidana umum, kewenangan tetap berada pada Kepolisian.

Mahkamah Konstitusi juga mencatat bahwa kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus dan/atau tertentu adalah praktik yang lazim di dunia internasional. Adanya kolaborasi antara lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dianggap penting dalam pemberantasan korupsi. Pasal-pasal yang diuji materiil mengatur kewajiban kolaborasi ini untuk menangani tindak pidana korupsi secara efektif.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kewenangan Kejaksaan tidak mengganggu prinsip checks and balances. Pihak Mahkamah menolak dalil yang menyatakan bahwa tidak berjalannya checks and balances atau tidak berfungsinya prinsip diferensiasi fungsional sebagai kekhawatiran berlebihan. Mekanisme kontrol melalui praperadilan dianggap sudah cukup untuk menanggulangi potensi pelanggaran hak tersangka/terdakwa.

Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Keputusan ini diucapkan pada Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024 oleh sembilan Hakim Konstitusi, dan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo.

Persatuan Jaksa Indonesia mengajak seluruh anggota Persaja untuk mendukung kebijakan Jaksa Agung RI dalam menjaga marwah institusi, meningkatkan kepercayaan publik, dan terus menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka juga menekankan pentingnya penindakan massif terhadap perkara-perkara “Big Fish” yang berhubungan dengan kepentingan publik dan kebutuhan pokok masyarakat.

Editor : Abdullah

Sumber : Kejaksaan Agung

Baca Disini

Leave a Comment

Leave a review

https://www.regalianews.com
Regalia News
regalianews.com UA-174246026-1