Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi meluncurkan kampanye “Hajar Serangan Fajar” untuk menghadapi perhelatan demokrasi Pemilihan Umum tahun 2024. “Hajar Serangan Fajar” merupakan ajakan kepada masyarakat untuk menolak, menghindari, dan melindungi diri dari godaan politik uang dalam kontestasi pemilihan.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa perhelatan demokrasi merupakan perayaan yang dimiliki oleh rakyat. Melalui pemilihan, rakyat akan memilih dan menentukan nasib mereka selama lima tahun ke depan. Para pemimpin yang terpilih adalah representasi dari harapan rakyat untuk perubahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa.
“Saya mempercayakan kepada partai politik untuk menjauhkan diri dari kepentingan pribadi dan kelompok demi mencapai tujuan negara Indonesia,” ujar Firli di Pusat Pendidikan Anti-Korupsi KPK pada Jumat (14 Juli).
Firli menjelaskan bahwa partai politik seharusnya memainkan peran penting dalam kontestasi politik di Indonesia. Partai politik menguasai suara rakyat yang membawa kader-kadernya menduduki posisi publik, baik di eksekutif maupun legislatif.
Tugas dan kewenangan mereka adalah membuat kebijakan atau undang-undang yang erat kaitannya dengan kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, untuk menciptakan iklim pemilihan yang adil, bersih, dan berkeadilan, sejak tahun 2022, KPK telah memulai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang terintegrasi untuk 26 partai politik nasional dan lokal, termasuk Aceh.
PCB bertujuan untuk memberikan persiapan agar partai politik berpartisipasi dalam kontestasi dengan berkompetisi berdasarkan ide dan konsep, bukan dengan amplop yang berisi uang.
“Kami sadar bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, suara rakyat adalah Suara Tuhan. Saya mengimbau semua orang untuk tidak memperjualbelikan suara rakyat dalam Pemilihan 2024,” tegas Firli.
Deputi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyatakan bahwa kampanye “Hajar Serangan Fajar” merupakan perwujudan dari studi yang dilakukan oleh KPK mengenai potensi korupsi dalam pemilihan.
Studi tahun 2018 mengungkapkan bahwa 95% orang membuat pilihan berdasarkan uang, 72,4% berdasarkan media sosial, dan 69,6% berdasarkan popularitas.
Hal ini didukung oleh sebuah studi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menunjukkan bahwa praktik politik uang telah menjadi budaya dan telah membentuk proses demokrasi.
Akibatnya, biaya politik melambung tinggi, menciptakan peluang rentan bagi calon pemilihan untuk terlibat dalam permainan kotor dengan mencari dana dari sumber-sumber yang meragukan.
Selanjutnya, survei oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada pemilihan tahun 2019 mencatat bahwa 47,4% publik membenarkan adanya politik uang, dan 46,7% menganggapnya normal.
Fakta ini menjadi ironis karena jika individu yang terpilih kurang memiliki integritas, kebijakan yang akan mereka implementasikan kemungkinan besar akan menyimpang dari harapan rakyat.
Menurut studi KPK tentang politik uang, 72% pemilih menerima politik uang. Setelah menganalisis data, ditemukan bahwa 82% penerima adalah perempuan berusia 35 tahun ke atas.
Alasan utama perempuan menerima politik uang adalah faktor ekonomi, tekanan dari orang lain, sikap yang memperbolehkan sanksi, dan kurangnya pengetahuan tentang politik uang.
“Politik uang adalah sumber masalah di sektor politik. Politik uang, yang lebih dikenal dengan ‘Serangan Fajar’, adalah tindak pidana yang memicu korupsi,” ujar Wawan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, menyatakan bahwa semua pihak memahami bahwa pendekatan hukum di Indonesia dapat dilakukan secara normatif, institusional, dan budaya.
Kampanye “Hajar Serangan Fajar” merupakan pendekatan budaya yang baik untuk mengantisipasi kejahatan pemilihan.
“Rekomendasi dari studi dan temuan KPK, saya yakin, akan menjadi pedoman bagi partai politik tentang bagaimana cara memobilisasi pemilih ke tempat pemungutan suara tanpa menggunakan uang. Ini harus menjadi upaya kolektif,” ujar Hasyim.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyambut baik kampanye “Hajar Serangan Fajar”. Hal ini melanjutkan tradisi upaya terus-menerus KPK dalam melakukan pendidikan selama periode pemilihan.
Kerentanan terhadap politik uang terjadi selama periode kampanye, pencalonan, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
“Kami berharap program ini terus dilaksanakan bersama dengan KPK, KPU, dan Bawaslu. Kami berharap ini menjadi perjuangan bersama untuk menjunjung demokrasi di Indonesia,” ungkap Rahmat.
Untuk memaksimalkan kampanye “Hajar Serangan Fajar”, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyatakan bahwa kementerian akan sepenuhnya mendukung kampanye ini.
Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menggunakan semua saluran yang tersedia untuk mempromosikan kampanye ini. Mereka akan mendirikan billboard video di berbagai institusi pemerintah, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk mengirimkan pesan WhatsApp kepada masyarakat, dan melakukan kampanye massal di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami akan bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk mengirimkan pesan WhatsApp kepada masyarakat sehingga kami dapat melakukan kampanye massal kepada seluruh penduduk, ke setiap sudut Indonesia,” kata Usman.
Acara tersebut dihadiri oleh Syamsuddin Haris, anggota Dewan Pengawas KPK, Petrus Reinhard Golose, Kepala Badan Narkotika Nasional, Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Bambang Wuryanto, Ketua Komisi III DPR RI, dan perwakilan dari semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan 2024.
Sebagai bagian dari kampanye, KPK juga menampilkan spanduk raksasa dengan tulisan “Hajar Serangan Fajar” di Pusat Pendidikan Anti-Korupsi KPK. Spanduk ini akan tetap dipasang hingga pemilihan 2024.
