84.07 F
Kepualauan Riau
Juni 13, 2024
https://www.regalianews.com

Wahyu Wahyudin Sesalkan Natuna, Lingga, dan Anambas Belum Dapat Konversi Gas

DPRD Kepri

Wahyu Wahyudin Sesalkan Natuna, Lingga, dan Anambas Belum Dapat Konversi Gas
Foto Istimewa

Regalia News – Pernyataan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin, terkait masalah konversi gas subsidi, kelangkaan gas di Batam, dan peran SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji),  Wahyu Wahyudin menyebut ada beberapa kabupaten di Kepri yang belum mendapat konversi gas subsidi, termasuk Natuna, Lingga, dan Anambas.

“Ia menilai hal ini tidak seharusnya terjadi, dan menyatakan harapannya agar masalah ini dapat diatasi di masa yang akan datang, Meskipun ada tiga SPBE di Batam, masih terjadi kelangkaan gas. Wahyu Wahyudin mengusulkan penambahan SPBE menjadi empat untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penduduk di Batam:.ujarnya, Kamis (12/10/2023).

Wahyu Wahyudin menyoroti bahwa di beberapa daerah, seperti Natuna, masih ada penggunaan minyak tanah karena belum ada konversi gas,  ia menekankan perlunya pengawasan yang baik terhadap penjualan gas, khususnya untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran.

Bahwa beberapa masyarakat di Batam yang mampu malah membeli LPG 3 Kilogram dari agen pinggir jalan dengan harga lebih mahal, Ketua Komisi II menduga kemungkinan adanya permainan antara Pertamina dan mitra SPBE terkait harga gas.

Ia menyarankan pemberian sanksi, seperti denda, sebagai solusi untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga harga yang wajar,  ada perbedaan harga LPG 3 Kilogram antara wilayah perkotaan dan hinterland. Harga tetap pada Rp 18 ribu, tetapi tidak berlaku untuk daerah pedalaman, seperti Nongsa, Bulang, dan Galang.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk meminta kuota BBM dan gas LPG 3 Kilogram, akan ada evaluasi terkait kelangkaan dan rencana rapat koordinasi (rakor) secara keseluruhan.

Selanjutnya Wahyu Wahyudin menyarankan pemberian sanksi berupa denda sebagai alternatif yang lebih efektif daripada penutupan SPBE, yang dapat merugikan masyarakat.

Ia berpendapat bahwa wewenang pengawasan seharusnya melibatkan BPH Migas dan Pertamina serta melibatkan semua pemangku kepentingan terkait,  menyatakan perlunya pertimbangan lebih lanjut terkait pengajuan kuota untuk tahun depan, mengingat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah. Mendorong keterlibatan semua pihak terkait dalam evaluasi.

Wahyu Wahyudin menekankan pentingnya menangani isu-isu ini dengan baik agar tidak ada lagi kelangkaan gas di wilayah tersebut dan bahwa penanganan yang tegas diperlukan untuk menjaga ketersediaan gas subsidi bagi masyarakat.

Editor : Abdullah 

Sumber : DPRD Kepri

Baca Disini

Leave a Comment

Leave a review

https://www.regalianews.com
Regalia News
regalianews.com UA-174246026-1