Regalia News – Betul, penekanan Presiden Joko Widodo terhadap penanggulangan korupsi melalui langkah-langkah legislatif, khususnya penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, mencerminkan komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi di Indonesia.
Korupsi diakui sebagai kejahatan serius yang menghambat pembangunan, merusak ekonomi negara, dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Presiden meyakini bahwa upaya legislatif ini merupakan langkah-langkah penting dalam menangani korupsi dan mengembalikan kerugian negara.
RUU tentang Perampasan Aset, khususnya, dianggap sebagai mekanisme penting untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara akibat praktik korupsi. Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian cepat RUU ini, karena tidak hanya memfasilitasi pengembalian kerugian negara tetapi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi di masa depan.
Selain fokus pada perampasan aset, Presiden mendorong penyelesaian RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi perbankan. RUU ini bertujuan untuk mendorong penggunaan transfer perbankan, menyediakan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Presiden Jokowi menegaskan kebutuhan untuk memperkuat regulasi, mengingat banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Presiden memberikan statistik mengkhawatirkan tentang jumlah individu yang dipenjara karena korupsi dari tahun 2004 hingga 2022, melibatkan berbagai sektor, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta sektor swasta dan birokrat.
Mengakui seriusnya situasi, Presiden meminta evaluasi menyeluruh dalam penanganan kasus korupsi di negara ini. Dia mendorong upaya bersama dalam perang melawan korupsi dan menekankan perlunya front bersatu untuk mencegah praktik korupsi dan menanamkan rasa efek jera di kalangan pejabat yang terlibat dalam korupsi.
Secara keseluruhan, sikap Presiden Jokowi dalam menanggapi korupsi melalui langkah-langkah legislatif, disertai dengan ajakan untuk tindakan kolektif, menyoroti seriusnya masalah ini dan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia.
