https://www.regalianews.com
Image default

Konsultasi Publik Perubahan (RPJMD) Provinsi Kepulauan Tahun 2021 – 2026

DPRD Kepri

Regalia News – Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan acara Konsultasi Publik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026.

Pada tanggal 11 September 2023 di Ruang Balairung Wan Seri Beni Pusat Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan perwakilan pemerintah daerah, termasuk:

  1. H. Lis Darmasnyah, SH (Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kepulauan Riau).
  2. Bobby Jayanto, S.IP (Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau).
  3. Kamaruddin Ali (Sekretaris Komisi III, mewakili Ketua Komisi III).
  4. Andri Rizal, SE., MM (Kepala Bappeda Kepri).
  5. Misni (Kepala Barenlitbang Kepri).
  6. Tim Percepatan Pembangunan Kepri.
  7. Perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam acara tersebut, dibahas beberapa perubahan dan tantangan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dampak dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan ini memengaruhi alokasi dana hibah dari pemerintah pusat ke daerah, yang dapat memengaruhi pendanaan untuk mencapai prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026.

Pemerintah daerah mengalokasikan 40% dana hibah pada tahun 2023 dan 60% pada tahun 2024 untuk keperluan Pilpres dan Pilkada.

Selain itu, ada perhatian terhadap perluasan dan penyesuaian peraturan daerah dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021.

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Selama acara, Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kepulauan Riau, H. Lis Darmasnyah, SH, mengungkapkan keprihatinannya terkait beberapa rencana pembangunan yang belum terealisasi sesuai dengan demografi di Kepri. Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan sekolah berbasis kemaritiman di Kabupaten Natuna yang belum terlaksana.

Sekretaris Komisi III, Kamaruddin Ali, menyoroti pentingnya menjaga kebudayaan asli Melayu dalam pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dan mengkhawatirkan hilangnya identitas budaya Melayu di daerah tersebut, khususnya di Kota Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang.

Ketua Komisi I, Bobby Jayanto, S.IP, menambahkan bahwa kurangnya kawasan industri di Kota Tanjungpinang, yang juga merupakan ibu kota Provinsi Kepri, dapat menjadi alasan generasi muda memilih untuk bekerja di daerah lain.

Ini adalah beberapa catatan penting yang dibahas dalam acara Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, yang menunjukkan beragam tantangan dan prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan masa depan provinsi tersebut.

Editor : Abdullah

Sumber : DPRD Kepri

Baca Disini

Leave a Comment

Leave a review

https://www.regalianews.com
Regalia News
regalianews.com UA-174246026-1