83.14 F
Kepualauan Riau
Februari 22, 2024
https://www.regalianews.com

Polri Akan Kawal Pengembalian Aset Negara di GBK

Hukum & Kriminal

Polri Akan Kawal Pengembalian Aset Negara di GBK
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ( Foto Istimewa)

Regalia News – Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto membahas sengketa lahan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan antara PT Indobuildco dan Sekretariat Negara (Setneg) adalah sebuah langkah penting dalam penyelesaian masalah ini.

Berikut beberapa poin penting terkait rapat koordinasi tersebut:

  1. Gugatan Perdata dan Keputusan Eksekutorial: Negara telah memenangkan gugatan perdata atas lahan GBK tersebut. Namun, PT Indobuildco tidak melaksanakan keputusan eksekutorial yang telah dijatuhkan. Ini menjadi salah satu fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut.
  2. Peran Polri: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan mengawal proses pengembalian aset lahan GBK kepada negara. Polri akan melakukan asesmen berdasarkan aturan terkait pengembalian kembali aset atau lahan dan menindaklanjuti potensi pidana yang muncul dari peristiwa hukum ini.
  3. Langkah Tegas Pemerintah: Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan pengembalian aset lahan GBK kepada negara. Tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran hukum yang merugikan negara.
  4. Evaluasi Pengelolaan Lahan GBK: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan lahan GBK agar kasus semacam ini tidak terulang di masa depan.
  5. Kronologi Sengketa: Sengketa lahan GBK telah berlangsung selama puluhan tahun, dimulai dari pemberian hak guna bangun (HGB) kepada PT Indobuildco pada tahun 1973, yang berakhir pada tahun 2002. Setneg kemudian mengajukan permohonan perpanjangan HGB, yang ditolak oleh pemerintah pada tahun 2002.
  6. Setelah memenangkan gugatan perdata di pengadilan pada tahun 2016, Setneg juga memenangkan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung pada tahun 2022.

Rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengembalikan aset lahan GBK kepada negara dan menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Editor : Abdullah

Sumber : Humas Polri

Baca Disini

Leave a Comment

Leave a review

https://www.regalianews.com
Regalia News
regalianews.com UA-174246026-1