84.07 F
Kepualauan Riau
Juni 13, 2024
https://www.regalianews.com

KPK Tahan Seluruh Tersangka Suap ‘Ketok Palu’ Anggaran DPRD Jambi

Hukum 7 Kriminal

KPK telah Tahan KPK Tahan Seluruh Tersangka Suap ‘Ketok Palu’ Anggaran DPRD Jambi
Foto Istimewa

Regalia News – Pada tanggal 1 September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap enam orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.

Para tersangka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi yang menjabat pada periode 2014 hingga 2019, yaitu MH, LS, EM, MK, RH, dan MS.

Mereka ditahan selama 20 hari pertama, mulai dari tanggal 1 hingga 20 September 2023, di Rumah Tahanan KPK. Dengan penahanan ini, seluruh tersangka dalam perkara tersebut telah menjalani penahanan.

Awalnya, kasus ini dimulai dari kegiatan tangkap tangan, di mana KPK telah menetapkan 24 tersangka, dan kasus mereka saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Setelah itu, KPK memulai penyelidikan baru dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara ini dan menetapkan kembali 28 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkaranya, para tersangka diduga meminta uang suap kepada Zumi Zola, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jambi, untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Uang suap sejumlah Rp2,3 miliar tersebut kemudian diserahkan oleh Zumi Zola melalui perantaraannya, yaitu Paut Syakarin.

Pembagian uang suap ini disesuaikan dengan jabatan masing-masing anggota DPRD, dengan besaran mulai dari Rp100 juta hingga Rp400 juta per anggota DPRD.

Tersangka MH, LS, EM, MK, RH, dan MS masing-masing menerima sejumlah Rp200 juta. Hasil dari pemberian uang suap ini adalah disahkannya RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus seperti ini menunjukkan bahwa praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota dewan dalam proses pengesahan anggaran dapat mengganggu pembangunan yang optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dalam pemilu mendatang untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang jujur dan berintegritas serta menolak praktik politik uang.

Editor : Abdullah

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

Baca Disini

Leave a Comment

Leave a review

https://www.regalianews.com
Regalia News
regalianews.com UA-174246026-1