47.91 F
Kepualauan Riau
April 14, 2024
https://www.regalianews.com

Kejati Segera Limpahkan Berkas Tersangka Tambang Bauksit

Hukum & Kriminal

Kejati Segera Limpahkan Berkas Tersangka Tambang Bauksit
Foto Istimewa

Regalia News Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri segera melimpahkan berkas dua dari 12 tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IPU) bauksit di Dinas Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Kepri tahun 2018-2019 di wilayah Kabupaten Bintan senilai Rp31 miliar lebih untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang.

Berkas kedua tersangka dimaksud, yakni AT (Azman Taufik-red) saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri. Kemudian AM (Amjon-red) menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di masa itu.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Tety Syam SH MH melalui Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut), Dodi Gazali SH MH mengatakan, pihaknya telah telah memeriksa sejumlah saksi termasuk dua tersangka dalam kasus tersebut, juga sejumlah barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

“Berkas kedua tersangka tersebut sudah rampung (P21), Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera kita limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan,”kata Dody saat wartawan menemuinya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang akhir pekan kemarin.

“Disinggung tentang status dua tersangka saat ini yang belum dilakukan penahanan, Dody menyebutkan hal itu juga bakal dilakukan pada saat pelimpahan berkas guna proses persidangan nantinya, lihat saja perkembangan nanti,”ujarnya.

Terkait berkas 10 tersangka lain yang telah ditetapkan sebelumnya, Dody juga menyebutkan telah rampung, dan tidak ada memiliki kendala yang berarti untuk menyusul pelimpahan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu dekat ini,

Sekedar diketahui dugaan kasus korusi tambang bauksit tersebut, tim penyidik Kejati Kepri telah menetapkan 10 orang tersangka baru dari dua orang yang telah ditetapkan sebelumnya,

Adapun ke 10 orang tersangka tersebut diketahui dari pihan swasta selaku penerima izin IUP OP yang secara prosedural telah dilanggar oleh dua tersangka sebelumnya AT dan AM masing-masing dari Dinas ESDM Provinsi Kepri dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Bahkan satu dari 10 tersangka tersebut juga dikabarkan seorang oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Tanjungpinang yang diduga merangkap sebagai salah satu petinggi di perusahaan yang melakukan penambangan.

Adapun ke 10 tersangka dimaksud yakni BSK menjabat sebagai Pesero komanditer, tersangka WBY jabatan direktur CV BSK

Kemudian HEM jabatan Ketua Koperasi HKTR, tersangka S selaku Wakil Ketua Koperasi HKTR. Selanjurnya tersangka J jabatan Perseoran Komanditer CV SKM, lalu tersangka MAA jabatan Kepala Cabang PT TMBS

Tersangka MA jabatan Direktur CTAL, tersangka ER jabatan Direktur CV GMS, tersangka J jabatan Mitra BUMDES MJ serta tersangka AR selaku Direktur CV GSM. Dengan demikian, jumlah tersangka dugaan korupsi kasus tambang yang telah mengerok hasil kekayaan bumi di Bintan tersebut menjadi 12 orang.

Bahkan salah seorang dari 10 tersangka tersebut, yakni berinisial J juga dikabari sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh mantan narapidana (Eks Napi) berinisial Fr senilai Rp.500 juta.

Modus Fr, mantan Napi yang pernah dipenjara dalam kasus penipuan tersebut mengaku bisa mengurus perkara kasus (Markus) yang disandang korban J sebagai tersangka dugaan korupsi yang tengah diproses Kejati Kepri saat ini.

Uang yang diminta Fr kepada J sebesar Rp.1 Miliar dari Rp 500 juta yang sudah diserahkan kepada tersangka untuk membantu menyelesaikan kasus hukum yang membelitnya. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Mapolres Tanjungpinang.

Dalam kasus IUP tambang tersebut, tim penyidik Kejati Kepri telah memeriksa puluhan saksi, baik dari lingkungan Dinas ESDM Pemprov Kepri, termasuk beberapa orang dari pihak swasta selaku pengusaha tambang bauksit di Bintan yang diduga bermasalah tersebut.

Perbuatan para tersangka dapat dijerat sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pada 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Editor : Abdullah

Baca Disini

Leave a Comment

Leave a review

https://www.regalianews.com
Regalia News
regalianews.com UA-174246026-1