Regalia News – Proyek Pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia adalah proyek multi-tahun yang digagas oleh pemerintah pusat Indonesia untuk membangun pelabuhan kontainer yang mampu menampung kapal besar.
Proyek ini telah dihentikan sejak tahun 2013, meskipun sudah menyerap lebih dari IDR 200 miliar dalam anggaran, konstruksi ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, karena akan berfungsi sebagai pusat untuk bongkar muat barang.
Pada tanggal 15 Mei 2023, Komisi III DPRD Provinsi Kepri mengunjungi lokasi proyek untuk menyelidiki mengapa pembangunannya terhenti. Komisi ini dipimpin oleh ketuanya, Widiastadi Nugroho, dan terdiri dari beberapa anggota komisi, serta pejabat dari Kantor Pelabuhan dan Penjagaan Laut Kabupaten Karimun (KSOP) dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karimun (BP KPBPB).
“Mereka ingin menentukan alasan keterlambatan dalam penyelesaian proyek, karena proyek ini menjadi masalah yang perlu diatasi oleh pemerintah, mengingat jumlah dana yang signifikan yang telah diinvestasikan di dalamnya”. tandasnya.
Selama kunjungan, Widiastadi menyatakan kekecewaannya bahwa proyek tersebut belum selesai meskipun telah dialokasikan dana yang besar untuknya.
“Ia menekankan pentingnya proyek ini bagi perekonomian daerah dan menekankan bahwa semakin lama konstruksinya terhenti, semakin besar risiko kerusakan pada bahan konstruksi”. jelasnya.
Pejabat KSOP, Jon Kenedi, mengkonfirmasi bahwa mereka telah menerima surat dari Dirjen Perhubungan Laut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh BP Karimun untuk melanjutkan proyek.
Namun, KSOP belum berkoordinasi dengan BP Karimun karena takut ada penggandaan anggaran, selain itu, beberapa lahan di dekat lokasi pelabuhan belum mendapatkan sertifikasi, dan beberapa area masih belum dibersihkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun.
“Kepala BP Karimun mengatakan bahwa mereka akan menunggu informasi dari KSOP dan menyelesaikan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek tersebut”. tuturnya.
KSOP berjanji akan mempercepat proses koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa proyek tersebut segera dilanjutkan.
